Sukuk Negara Membangun Ibu Kota Negara Baru, Apa Itu Surat Berharga Syariah Negara?

Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 s.d 2022 mencapai Rp6,48 triliun

Penulis: Maskartini
Editor: Maskartini
Instagram/Nyoman_Nuarta
Penampakan desain final istana negara IKN Baru (Instagram/Nyoman_Nuarta)  

TRIBUNNNEWSWIKI.COM - Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan kemarin melakukan kunjungan kerja ke Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Pada kunjungan kerja tersebut, Menteri Keuangan beserta jajaran melakukan inspeksi pembangunan proyek di ITK yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur.

Menkeu pada acara penandatangan prasasti penanda aset SBSN di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan tersebut mengatakan, Kemenkeu menandai aset tersebut sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca.

"Ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka. Merdeka dengan semangat dan dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi negara yang terus berdaulat, bersatu, adil, makmur, bermartabat bahkan dalam cita-cita menjadi negara yang ikut menjaga ketertiban dunia” kata Menkeu. 

Menteri Keuangan dalam kesempatan ini juga memberikan arahan kepada jajaran Kementerian/Lembaga pelaksana SBSN Proyek tahun 2022. Menkeu berpesan untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dari berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.

Baca juga: Desain Final Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur Disetujui Presiden Jokowi

Menkeu berharap apa yang dilakukan investor untuk bisa membangun, menjaga, memeliharanya dan memanfaatkan merupakan wujud untuk mengembalikan uang rakyat itu dengan manfaat yang sangat maksimal.

Aset ini tentu diharapkan merupakan investasi berharga bagi generasi muda yang akan datang. “Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN telah mendedikasikan komitmen terbaik Bapak Ibu sekalian untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia,” ucap Menkeu.

Dalam acara ini, Menteri Keuangan menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

- Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.

- Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.

- Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021.

- Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.

- Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.

Baca juga: Pasar Modal Indonesia Alokasikan 200 Ribu Dosis Vaksin di Kalbar Antisipasi Imlek dan Cap Go Meh

Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 s.d 2022 mencapai Rp6,48 triliun.

Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43% di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sisanya 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.

Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dengan semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat.

Ikuti kami di
KOMENTAR
2541 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved