Aturan Terbaru Pajak Penghasilan atau PPh Oktober 2021

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak (WP).

Editor: Maskartini
Tribun Pontianak
Ilustrasi pajak. 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Aturan terbaru pajak penghasilan atau PPh Oktober 2021 sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku.

Mulai dari Daftar yang Termasuk, Penghasilan yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final hingga Daftar yang Tidak Termasuk Pajak Penghasilan.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak (WP).

Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Baca juga: Apa Itu Pandora Papers? Tsunami Data Ungkap Skandal Penggelapan Harta dan Pajak Elit Dunia

Berikut daftar yang termasuk pajak penghasilan atau PPh yang dikutip dari laman pajak.go.id :

Jenis Pajak Penghasilan

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini

- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

- Laba usaha

- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Baca juga: CARA Pembayaran Pajak Secara Online

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved