LARANGAN Serta Kewajiban Bagi PNS sesuai PP No 94 Tahun 2021

PP No 94 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban, larangan yang harus dipatuhi PNS, serta hukuman bagi yang melanggarnya

Editor: Maskartini
Tribun Pontianak/Istimewa
Ilustrasi seleksi CPNS. 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Inilah kewajiban dan larangan bagi PNS menurut aturan baru, PP No 94 Tahun 2021 Rabu, 15 September 2021 | 19:05 WIB Reporter: Adi Wikanto KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pengumuman untuk para pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah menerbitkan aturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP No 94 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban, larangan yang harus dipatuhi PNS, serta hukuman bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, penting bagi PNS mengetahui isi PP No 94 Tahun 2021 untuk update apa saja kewajiban dan larangannya.

Dikutip dari Setkab.go.id. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani PP No 94 Tahun 2021 pada 31 Agustus 2021. PP No 94 Tahun 2021 dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PP No 94 Tahun 2021 ini mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS serta hukuman disiplin bagi yang melanggar. Jika ingin download PP No 94 Tahun 2021, silakan telusui laman JDIH Sekretariat Kabinet atau buka link berikut.

Baca juga: Mau Daftar PNS? Katahui 6 Penyebab Gugurnya Status Kelulusan PNS

Namun, jika ingin mengetahui langsung ringkasan isi PP No 94 Tahun 2021, cermati artikel ini saja. Salah satu kewajiban terbaru yang harus dipatuhi PNS sesuai PP No 94 Tahun 2021 adalah bersikap netral dalam kampanye pemilu.

Sebagaimana aturan dalam Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dalam kampanye.

Dukungan tersebut bisa beragam bentuknya mulai dari ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

PNS juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kemudian, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Selain itu, dilarang memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.

Sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang terbukti terlibat dalam kampanye bakal dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat.

Sanksi disiplin sedang menurut PP No 94 Tahun 2021 bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 9 bulan, atau pemotongan 25% tunjangan kinerja selama 12 bulan.

Hukuman tersebut dijatuhkan pada PNS yang memberikan dukungan ke calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau PNS.

Sementara itu, hukuman disiplin berat sesuai menurut PP No 94 Tahun 2021 meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menurut menurut PP No 94 Tahun 2021, sanksi berat bakal diberikan ke PNS yang terbukti mengerahkan PNS lain dalam kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Hukuman tersebut juga akan dijatuhkan pada PNS yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dengan melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan PPPK Kini Sama dengan PNS, Ini Rinciannya! Golongan XVII Capai Rp 6,7 Juta

Kewajiban PNS menurut PP No 94 Tahun 2021 Pasal 2 PP No 94 Tahun 2021 menyatakan PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kewajiban PNS Adapun kewajiban PNS tersebut dituangkan pada Pasal 3, yaitu:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;

Sumber: Kontan
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved