Kegunaan & Ketentuan Penggunaan Materai 3000 dan 6000 Serta 10000, Jenis Dokumen yang Perlu Materai

Sebelumnya, masyarakat bisa menggunakan meterai dengan nominal Rp 6.000 atau Rp 3.000 pada dokumen-dokumen pentingnya

Editor: Maskartini
TRIBUN PONTIANAK/MASKARTINI
Kegunaan Materai, Ketentuan Penggunaan Pada Masa Transisi & Jenis Dokumen yang Perlu Materai 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Materai lekat dengan keperluan pengurusan dokumen. Namun banyak yang belum mengetahui apa fungsi materai sebenarnya.

Perbincangan mengenai fungsi meterai belum lama ini ramai diperbincangkan oleh warganet pengguna media sosial Facebook.

Ramainyaperbincangan soal meterai bermula dari unggahan infografis akun resmi Ditjen Imigrasi, Rabu 19 Mei 2021 yang menyebutkan contoh penggunaan meterai yang tepat.

Dalam infografis tersebut, Ditjen Imigrasi menyebut meterai tidak tepat jika digunakan untuk sesuatu seperti permintaan maaf.

Baca juga: Pengertian Mikroskop dan Fungsinya Bagi Saintis

Sebaliknya meterai tepat digunakan untuk keperluan administrasi, seperti mengurus paspor.

Unggahan tersebut kemudian menarik ratusan warganet untuk berkomentar dan memberikan pendapat, berikut beberapa di antaranya:

"Sekarang banyak dipakai buat minta maap," tulis akun Rani Hirani.

"Tapi kenyataannya memang materai ini ajaib min, salah apapun lo, semalu2in apapun bakal clear pake ini benda. Besok keknya bisa jadi vocer diskon jajan ke kopi starbak," tulis akun Rizki Satrio.

"Kapan ada penyuluhan/sosialisasi ke masyarakat? Selama ini materai dianggap dan dipercaya sbg barang yg mengesahkan dokumen oleh masyarakat. Hahahaha.... Atau Ada penggunaan lain yang berkembang, tinggal negara mengesahkan saja," tulis akun Rosyid A Azhar.

Lantas, apa saja dokumen yang perlu dibubuhi meterai?

Mengutip laman resmi Ditjen Pajak, meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya, yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Meterai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen, yang disebut sebagai Bea Meterai.

Mulai 1 Januari 2021, pemerintah menetapkan tarif Bea Meterai adalah Rp 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Bea Meterai dikenakan atas:

Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata meliputi:

Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang:
Menyebutkan penerimaan uang; atau
Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Baca juga: Yuk Kenali Fungsi Read Later dari WhatsApp, Pengganti Fitur Arsip

Tidak dikenakan bea meterai

Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai meliputi:

Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan;
Segala bentuk ijazah;
Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
Surat gadai;Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan

Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Ketentuan Penggunaan Meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 di Masa Transisi

Ada aturan baru tentang penggunaan meterai sebagai pembayaran pajak atas dokumen di Indonesia.

Sebelumnya, masyarakat bisa menggunakan meterai dengan nominal Rp 6.000 atau Rp 3.000 pada dokumen-dokumen pentingnya.

Kini, ada aturan baru yang diterapkan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bea Meterai yang disahkan DPR pada September tahun lalu, per 1 Januari 2021 hanya ada satu tarif meterai yang berlaku di Indonesia, yakni Rp 10.000.

Hal itu tertuang dalam Pasal 5 UU tersebut, yang berbunyi:
"Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)".

Menindaklanjuti aturan baru itu, kini meterai dengan nominal Rp 10.000 pun sudah dibuat dan diedarkan oleh Pemerintah.

Lalu, bagaimana nasib materai dengan nominal lebih kecil? Masih bisa kah meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 digunakan?

Masa Transisi
Berdasarkan informasi dalam akun Instagram Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan @ditjenpakjakri, meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 masih tetap bisa digunakan di masa transisi hingga 31 Desember 2021.

Hal ini mengingat meterai dengan nominal Rp 10.000 belum tersebar secara merata di tengah masyarakat.

Para warganet pun memberikan komentar pada unggahan @ditjenpajakri yang membahas soal meterai baru ini.

"Kemarin cari cari materai 10rb untuk keperluan kuliah adik. infonya bisa didapat di kantor pos. saya pergi ke kantor pos besar ternyata belum tersedia. diinfokan oleh pihak kantor pos katanya hanya tersedia di kantor pos pusat Fatmawati. sudah jauh jauh kesana ternyata di kantor pos pusat Fatmawati belum tersedia juga. jadi bagaimana? kapan siap digunakan?" tanya akun @wulanchynngsh.

Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan tentang Air Garam dan Fungsinya bagi Kita

Minimal nominal
Ditjen Pajak RI menyebutkan, masyarakat kini bisa menggunakan meterai lama dengan minimal nominal Rp 9.000.

Untuk memenuhi minimal nominal itu, bisa menggunakan meterai Rp 6.000 dan Rp 3.000 secara bersamaan.

"Tarif bea meterai Rp 10.000 sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Untuk itu, masyarakat dapat menggunakan benda meterai yang saat ini masih ada, dengan nilai minimal Rp 9.000," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, seperti diberitakan Kompas.com, 11 Januari 2021.

Akan tetapi, hal ini juga mendapatkan kritik dari masyarakat karena meterai Rp 3.000 kini tidak mudah untuk ditemukan, sehingga banyak yang menggunakan 2 materai Rp 6.000 untuk memenuhi minimal bea yang diberlakukan.

"Buruan cetak jangan kelamaan rugi 2.000 nih pake manterai 6.000 2 biji terus karena materai 3.000 juga agak susah nyarinya," tulis akun @disuwandiii.

Melansir Kompas.com, Yoga mengatakan, distribusi meterai baru sudah dilakukan sejak 30 Januari 2021. Seharusnya, kata dia, sudah bisa ditemukan di kantor pos-kantor pos di seluruh wilayah.

"Dari Jumat, 30 januari 2021 yang lalu, itu sudah beredar di seluruh Indonesia. Jadi kantor pos semua sudah menjual meterai baru," kata Yoga.

"Mungkin masyarakat biasanya beli di pengecer yang mungkin beli-membelinya dari kantor pos. Silakan belinya ke kantor pos saja, pasti ada," lanjut dia.

Mengenai keluhan masyarakat yang tidak bisa menemukan meterai Rp 10.000 di kantor pos, Yoga menyebut akan memastikan soal itu.

Cara penggunaan
Seperti disebutkan, meterai Rp 6000 dan Rp 3.000 masih bisa digunakan di masa transisi hingga 31 Desember 2021 selama memenuhi minimal nilai Rp 9.000.

Bagaimana cara penggunaannya?

Yoga menjelaskan meterai-meterai itu dapat ditempel berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.

Ada 3 opsi yang bisa digunakan:

1. Menempel meterai 2 lembar meterai Rp 6.000 dan Rp 3.000;
2. Menempel 3 lembar meterai Rp 3.000;
3. Menempel 2 lembar meterai Rp 6.000.

Berdasarkan UU Bea Meterai, untuk dokumen yang terkait dengan uang, bea meterai ini berlaku hanya untuk dokumen yang menyebutkan nominal minimal Rp 5 juta. Sementara besaran di bawah itu tidak memerlukan penggunaan meterai.

 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
1697 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved