Kegunaan & Ketentuan Penggunaan Materai 3000 dan 6000 Serta 10000, Jenis Dokumen yang Perlu Materai

Sebelumnya, masyarakat bisa menggunakan meterai dengan nominal Rp 6.000 atau Rp 3.000 pada dokumen-dokumen pentingnya

Editor: Maskartini
TRIBUN PONTIANAK/MASKARTINI
Kegunaan Materai, Ketentuan Penggunaan Pada Masa Transisi & Jenis Dokumen yang Perlu Materai 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Materai lekat dengan keperluan pengurusan dokumen. Namun banyak yang belum mengetahui apa fungsi materai sebenarnya.

Perbincangan mengenai fungsi meterai belum lama ini ramai diperbincangkan oleh warganet pengguna media sosial Facebook.

Ramainyaperbincangan soal meterai bermula dari unggahan infografis akun resmi Ditjen Imigrasi, Rabu 19 Mei 2021 yang menyebutkan contoh penggunaan meterai yang tepat.

Dalam infografis tersebut, Ditjen Imigrasi menyebut meterai tidak tepat jika digunakan untuk sesuatu seperti permintaan maaf.

Baca juga: Pengertian Mikroskop dan Fungsinya Bagi Saintis

Sebaliknya meterai tepat digunakan untuk keperluan administrasi, seperti mengurus paspor.

Unggahan tersebut kemudian menarik ratusan warganet untuk berkomentar dan memberikan pendapat, berikut beberapa di antaranya:

"Sekarang banyak dipakai buat minta maap," tulis akun Rani Hirani.

"Tapi kenyataannya memang materai ini ajaib min, salah apapun lo, semalu2in apapun bakal clear pake ini benda. Besok keknya bisa jadi vocer diskon jajan ke kopi starbak," tulis akun Rizki Satrio.

"Kapan ada penyuluhan/sosialisasi ke masyarakat? Selama ini materai dianggap dan dipercaya sbg barang yg mengesahkan dokumen oleh masyarakat. Hahahaha.... Atau Ada penggunaan lain yang berkembang, tinggal negara mengesahkan saja," tulis akun Rosyid A Azhar.

Lantas, apa saja dokumen yang perlu dibubuhi meterai?

Mengutip laman resmi Ditjen Pajak, meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya, yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Meterai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen, yang disebut sebagai Bea Meterai.

Mulai 1 Januari 2021, pemerintah menetapkan tarif Bea Meterai adalah Rp 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Bea Meterai dikenakan atas:

Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata meliputi:

Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang:
Menyebutkan penerimaan uang; atau
Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Baca juga: Yuk Kenali Fungsi Read Later dari WhatsApp, Pengganti Fitur Arsip

Tidak dikenakan bea meterai

Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai meliputi:

Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan;
Segala bentuk ijazah;
Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
Surat gadai;Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved