Wajib Kamu Tahu, Ini 8 Poin Larangan Mudik Lebaran 2021

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Memasuki tahun kedua masa pandemi covid-19 Pemerintah kembali menetapkan larangan mudik untuk Lebaran 2021.

Keputusan larangan mudik yang ditetapkan dalam rakor dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan lembaga negara pada 26 Maret lalu, berlaku pada 6-17 Mei mendatang.

Baca juga: 7 Aturan Membersihkan Wajah Agar Kulit Tak Bermasalah

Melansir laman kompas.com, ada 8 poin larangan mudik yang ditetapkan, yuk simak poinnya di bawah ini :

1. Penetapan tanggal

Larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan selama 12 hari, mulai 6-17 Mei 2021.

Meski mudik 2021 dilarang, cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan pada 12 Mei 2021.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka penularan Covid-19.

2. Berlaku untuk semua

Larangan mudik ini tidak hanya berlaku bagi ASN, pegawai BUMN, anggota TNI dan Polri.

Mudik juga dilarang bagi pegawai swasta dan masyarakat.

Penetapan ini demi memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

3. Tidak boleh berpergian

Selama larangan ini berlaku, masyarakat tidak diperkenankan berpergian kecuali ada keperluan yang sangat mendesak.

Kemenhub saat ini sedang meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya terkait larangan mudik ini.

Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya, jika terdapat pelanggaran.

4. Pengecualian

Pengecualian larangan berpergian diberlakukan untuk ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan tersebut harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN.

Begitu pula surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

Baca juga: Ini Syarat Naik Pesawat ke Bali Selama Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Urgensinya ditentukan oleh instansi dan tempat kerja. Panduan diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB.