6 Hal yang Perlu Diketahui tentang Sertifikat Tanah Elektronik

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.Hasil penyelenggaraan sis

Kompas.com
Ilustrasi Sertifikat Tanah Elektronik 

Tahap awal, penarikan sertifikat tanah fisik ke kantor BPN yang akan diganti sertifikat elektronik menyasar lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum (perusahaan, yayasan, dan sebagainya).

Untuk diketahui, dalam beleid tersebut disebutkan, sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tak lagi disimpan di rumah, tapi wajib diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN).

Baca juga: Pentingnya Membersihkan Rumah, Bisa Bermanfaat untuk Kesehatan Mental

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16, yang berbunyi

(1) Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.

(2) Penggantian Sertifikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

(4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

5. Perbedaan dengan sertifikat konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara sertifikat konvensional dengan sertifikat elektronik, yaitu:

•Kode dokumen

Sertifikat elektronik menggunakan hashcode atau kode unik dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem.

Sertifikat analog memiliki nomor seri unik gabungan huruf dan angka.

•Scan QR code

Sertifikat-el menggunakan QR code yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik.

•Nomor identitas

Sertifikat elektronik hanya menggunakan satu nomor, yaitu Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai identitas tunggal (single identity).

Sertifikat analog menggunakan banyak nomor, seperti Nomor Hak, Nomor Surat Ukur, Nomor Identifikasi Bidang, dan Nomor Peta Bidang.

Ketentuan kewajiban dan larangan

Pada sertifikat elektronik, ketentuan kewajiban dan larangan dicantumkan dengan pernyataan aspek hak (right), larangan (restriction), dan tanggung jawab (responsibility).

Sementara pada sertifikat analog, pencatatan ketentuan ini tidak seragam dan dicantumkan pada kolom petunjuk, tergantung Kantor Pertanahan masing-masing daerah.

•Tanda tangan

Sertifikat yang diterbitkan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik dan tidak dapat dipalsukan.

•Bentuk dokumen

Sertifikat elektronik berbentuk dokumen elektronik, berisi informasi tanah yang padat dan ringkas.

Sedangkan, sertifikat analog berupa blanko (kertas) isian berlembar-lembar.

Sertifikat elektronik dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sertifikat tanah elektronik juga dapat dicetak secara mandiri.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved