Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Tingkatkan Sinergitas Pelayanan Pajak

TRIBUNPONYIANAKWIKI.COM- Meningkatkan sinergitas penerimaan perpajakan, unit kerja vertikal Kementrian Keuangan di wilayah Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya melakukan langkah terobosan dengan melakukan sinergi antar unit kerja, Jumat, 6 November 2020.

Dalam kesempatan ini, sinergi tersebut dituangkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan Bersama yang melibatkan KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Pontianak Timur, KPP Pratama Mempawah, dan KPP Bea dan Cukai TMP B Pontianak.

Baca juga: Sosok Wapres AS Mike Pence, Dampingi Trump dalam Pilpres AS 2020

Kesepakatan bersama ini merupakan kelanjutan sinergitas dan implementasi dari inisiatif strategis program reformasi kelembagaan Kementrian Keuangan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, KPP Pratama Pontianak Barat Hari Widodo Purwiranto mengatakan, upaya ini harus dilakukan mengingat upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran wabah Pandemi Covid-19 uang masih terus berjalan.

Dikatakannya, masa Pandemi ini sangat berpengaruh sekali dalam penurunan capaian penerimaan pajak.

Namun, dengan sinergitas ini dari pihak tersebut mengaku, langkah sinergitas ini akan mampu memperkuat pencapaian pajak untuk terus berkembang dan strategis program reformasi kelembagaan Kementrian Keuangan.

Baca juga: Tujuan Mulia, Walikota Pontianak dan Dandim 1207 Tanam Pohon Untuk Keberlangsungan Hidup

"Momentum kondisi ekonomi yang terpengaruh penyebaran wabah Pandemi Covid-19, kita lakukan kesepakatan bersama yang mana merupakan kelanjutan sinergitas dan implementasi serta penyegaran kembali dari pola sinergi unit kerja dalam optimalisasi penerimaan perpajakan khususnya di regional Kalimantan Barat," ujar Hari Widodo.

Upaya terobosan ini harus dilakukan mengingat upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran wabah Pandemi Covid-19 yang masih terus berjalan.

Wilayah Kalimantan Barat sendiri, khususnya Kota Pontianak dan sekitarnya, hingga saat ini telah memasuki zona merah dan oranye dalam penyebaran wabah Covid.

Hal ini tentu berpotensi menggerus aktivitas perekonomian di wilayah ini. Sehingga kinerja sektor ekonomi menjadi terpengaruh dan menyebabkan kegiatan usaha masyarakat Wajib Pajak juga ikut terimbas yang pada akhirnya akan menggerus kinerja penerimaan perjalanan regional Kalimantan Barat.

Lanjut Hari Widodo, capaian penerimaan pajak pertambahan tanggal 31 Oktober 2020 untuk Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat sudah mencapai 75,56% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini tumbuh negatif 4.75% dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Kesepakatan bersama diharapkan menjadi tonggak untuk mengamankan penerimaan pajak dan bea cukai disisa waktu tahun 2020 ini, baik melalui collection, joint audit, maupun joint analysis.

Baca juga: Pasar Rakyat Menanjak, Tampung Pedagang Liar di Desa Sungai Raya

Dikesempatan yang sama, penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan di Ruang Rapat KPP Pratama Pontianak Barat yang dihadiri oleh para Kepala Kantor beserta beberapa staf dari unit kerja vertikal Kementrian Keuangan yang terlibat di dalam kesepakatan bersama tersebut.

Dihadiri pula oleh Kepala DJP Kalimantan Barat yang diwakili oleh Swartoko, (Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan) dan Udianto (Kepala Bidang Daya dan Pengawasan Potensi Perpajakan), serta Suparyanto (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan) yang mewakili Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat.

Penandatanganan kesepakatan bersama sendiri dilakukan oleh Kepala Kantor dari unit vertikal yang terkait, yaitu Witarto (Kepala KPP Pratama Pontianak Barat), Badri Usman (PLH. Kepala KPP Pratama Pontianak Timur), R.R. Sri Pahlawati Hadiningrum ((KPP Pratama Mempawah), dan Ahmat Wahyudi (Kepala KPP Bea dan Cukai TMP B Pontianak).